Perkuat Jejaring Kemitraan dan Buka Peluang Investasi, Bupati Sinjai Hadiri Rakerkornas APINDO

Iklan

Selasa, 04 Agustus 2026, 21.12 WIB
Last Updated 2026-08-04T13:12:24Z
AdvertorialBupati SinjaiHeadlineHj Ratnawati ArifMakassarPemkab SinjaiRakerkornas APINDOTahun 2026

Perkuat Jejaring Kemitraan dan Buka Peluang Investasi, Bupati Sinjai Hadiri Rakerkornas APINDO

 

Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif saat menghadiri Rakerkornas APINDO Tahun 2026 di Makassar.



KLIKBACA.ID, MAKASSAR- Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif menghadiri Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkornas) XXXV Tahun 2026 yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Claro Hotel & Convention, Makassar, Selasa, (04/8/2026).


Kegiatan ini merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta pengembangan sektor-sektor unggulan di daerah.


Kegiatan berskala nasional juga diikuti jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.


Partisipasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai dalam forum tersebut menjadi upaya memperluas jejaring kemitraan sekaligus membuka peluang investasi yang dapat mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati mengatakan Rakerkornas APINDO merupakan momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Sinjai kepada investor dan pelaku usaha dari berbagai daerah.


"Melalui forum ini, saya berharap potensi yang dimiliki Kabupaten Sinjai, khususnya di sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan UMKM, semakin dikenal sehingga mampu menarik minat investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Ratnawati.


Ia menambahkan, Rakerkornas XXXV APINDO Tahun 2026 diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang mampu memperkuat iklim investasi nasional, meningkatkan daya saing daerah, serta mempererat kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. (Adv).