 |
| Ketua DPRD Sinjai Berasama Bapemperda DPRD Sinjai Hadiri Rakornas Produk Hukum Daerah di Kendari |
KLIKBACA.ID, SINJAI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai menunjukkan komitmen kuatnya dalam memperkuat fungsi legislasi daerah dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 26–28 Agustus 2025.
Rakornas ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sinjai, Andi Juman, dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sinjai, Andi Zaenal Iskandar. Keikutsertaan mereka menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan regulasi yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya harmonisasi produk hukum daerah untuk mendukung Asta Cita. Inisiatif ini berfokus pada peningkatan investasi, kemudahan berusaha, dan tata kelola pemerintahan yang efisien.
Andi Juman menjelaskan, kehadiran DPRD Sinjai dalam Rakornas ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dibentuk di Sinjai selaras dengan kebijakan nasional. “Kami ingin memastikan produk hukum daerah di Sinjai tidak hanya patuh pada regulasi pusat, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Juman.
Rakornas ini tak hanya diisi dengan diskusi panel, tetapi juga berbagai kegiatan lain, seperti Apel Pemantapan Pelaksanaan Peraturan Daerah, penandatanganan komitmen kepatuhan, serta talkshow nasional yang menghadirkan Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Investasi, Ketua Kadin, dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Selain itu, peserta juga dapat mengunjungi pameran UMKM dan ekonomi kreatif, serta menyaksikan penyerahan penghargaan Indeks Kepatuhan Daerah.
Kehadiran pimpinan DPRD Sinjai dalam acara berskala nasional ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tata kelola hukum daerah yang berdaya saing. Hal ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan publik. (Adv)
