![]() |
Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, hadir dalam acara Gala Dinner Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025 |
KLIKBACA.ID, KENDARI – Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, hadir dalam acara Gala Dinner Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025 di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Selasa malam (26/08). Acara ini menandai bagian penting dari rangkaian Rakornas PHD yang berlangsung selama tiga hari, bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun regulasi yang kokoh sebagai landasan pembangunan.
Acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh para kepala daerah dan pejabat legislatif, tetapi juga sejumlah menteri penting, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Desa PDTT. Kehadiran para menteri ini menegaskan betapa sentralnya peran produk hukum daerah (PHD) dalam menjamin keberhasilan pembangunan nasional yang berkeadilan.
Menanggapi hal ini, Bupati Ratnawati Arif menyampaikan apresiasinya. “Saya kira, dengan adanya rapat kerja nasional ini bisa menjadi momentum untuk menyatukan persepsi dan pemahaman bersama baik antara pemerintah pusat maupun daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan regulasi nasional, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” ujarnya.
Bupati Ratnawati juga menekankan bahwa forum ini menjadi ajang evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai. “Ini juga menjadi bahan evaluasi sehingga nantinya Pemerintah Kabupaten Sinjai diharapkan dapat semakin optimal dalam menyusun produk hukum daerah. Namun semua itu tentu harus tetap memperhatikan kondisi serta kebutuhan lokal masyarakat,” tegasnya.
Suasana Gala Dinner yang penuh keakraban menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk berdiskusi informal, berbagi tantangan, dan menyampaikan aspirasi terkait kebijakan hukum yang lebih berpihak pada masyarakat. Melalui partisipasi ini, Pemerintah Kabupaten Sinjai diharapkan dapat menyusun produk hukum yang selaras dengan kebijakan nasional namun tetap relevan dengan kebutuhan masyarakatnya, demi pembangunan yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi seluruh warga. (Adv)